KONTRAK ELEKTRONIK

MASALAH HUKUM

1. CARA PEMBENTUKAN KONTRAK/SAH NYA SUATU KONTRAK ELEKTRONIK
2. NILAI/BOBOT DOKUMEN ELEKTRONIK
3. VALIDITAS TANDA TANGAN ELEKTRONIK ATAU TANDA TANGAN DIGITAL
4. TEMPAT DAN WAKTU TERJADINYA PENAWARAN
5. KETENTUAN/TERMS DAN PERSYARATAN /CONDITIONS KONTRAK ELEKTRONIK

•          SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN KONTRAK INDONESIA 1320 KUH PERDATA/ASAS KONSUALISME

1. SEPAKAT
2. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATUPERIKATAN
3. SUATU HAL TERTENTU
4. SUATU SEBAB YANG HALAL

SYARAT SAH KONTRAK MENURUT HUKUM ANGLO-SAXON

•          MUTUAL ASSENT

•          CONSIDERATION (MENGUNTUNGKAN BAGI KEDUA BELAH PIHAK)

•          CAPACITY

•          LEGALITY

•          FORM ( TERTULIS DAN DI TANDATANGANI)

KECUALI

•          MINORS/ANAK DIBAWAH UMUR

•          INTOXICATED PERSONS

•          MENTALLY INCOMPETENT

MENCEGAH PELANGGARAN OLEH MINOR DALAM E-CONTRACT

•          EMPLOYMENT ADDRESS

•          CREDIT CARD NUMBER

•          STATEMENT BAHWA CLIENT SUDAH DEWASA

Ada 2 macam kontrak di dalam on-line contract :

1. Shrink-wrap license

Produsen menempatkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan jual-beli (termasuk ketentuan tentang lisensi ) ada di dalam kotak kemasan sehingga kontrak terjadi ketika pembeli membuka dan menginstall soft ware

•          Kesepakatan ?

•          Kasus ProCD v. Zeidenberg, 1996

Court of Appeal

Shrink and wrap contract telah melanggar syarat mengikatnya suatu kontrak

•          SHRINK AND WRAP CONTRACT

MASS MARKET LICENSECE

KOMSUMEN HARUS DIBERI KESEMPATAN TERLEBIH DAHULU UNTUK MELIHAT SYARAT-SYARAT KONTRAK SEBELUM MEMBAYAR DAN BILA DIA TIDAK SETUJU MAKA DIA DAPAT MENGEMBALIKAN BARANG TERSEBUT

KONTRAK HARUS DALAM BENTUK TERTULIS

1. KONTRAK JUAL BELI TANAH
2. KONTRAK JANGKA PENDEK
3. KREDIT (COLATERAL)
4. PERKAWINAN

RUU ITE/INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

•          pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;

•          pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan  putusnya perkawinan;

•          surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;

•          perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;

•          dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan

•          dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

KEKUATAN HUKUM INFORMASI ELEKTRONIK

•            Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

•        Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

•               Informasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.